Pemerintah Israel dilaporkan mengalami kekhawatiran serius terkait dinamika baru dalam hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Iran, khususnya menyangkut situasi di Lebanon. Laporan yang dimuat Axios, Selasa (24/6/2026), mengungkapkan kegelisahan Tel Aviv bahwa Washington berpotensi melegitimasi pengaruh Tehran di Beirut dan mempersempit ruang gerak operasi militer Israel di wilayah perbatasan.
Kekhawatiran ini muncul menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara AS dan Iran pada pekan sebelumnya, serta serangkaian pembicaraan di Swiss yang berlangsung akhir pekan kemudian. Dua sumber Israel mengungkapkan bahwa Iran dinilai berhasil memasukkan isu Lebanon ke dalam meja negosiasi dengan Washington sebagai bagian dari dukungan terhadap kelompok proksi-nya, Hizbullah.
Menurut laporan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump kini dipahami telah menerima pendekatan yang membatasi tindakan Israel di Lebanon demi memajukan agenda diplomatik dengan Iran. Para pejabat Israel memandang perkembangan ini dapat merusak upaya berbulan-bulan yang telah dilakukan Washington dan Tel Aviv untuk melemahkan Hizbullah serta mengurangi pengaruh Iran di kawasan.
Aspek yang dinilai lebih mendesak oleh pihak Israel adalah kemungkinan penolakan dari Washington setiap kali mereka hendak melancarkan serangan di wilayah Lebanon. Selain itu, terdapat kekhawatiran atas tekanan dari Trump untuk menarik pasukan dari Lebanon selatan padahal ancaman Hizbullah belum sepenuhnya teratasi.
MOU AS-Iran yang baru menetapkan bahwa kedua negara beserta sekutunya akan mengakhiri segala bentuk permusuhan, termasuk di wilayah Lebanon. Dokumen itu juga menekankan perlunya menjaga integritas dan kedaulatan Lebanon, yang digambarkan telah terganggu oleh pendudukan Israel di bagian selatan negara tersebut.
Dalam pertemuan Swiss, Iran sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz dan meninggalkan meja perundingan jika Israel melanjutkan serangan ke Lebanon. Para pihak akhirnya sepakat membentuk mekanisme "sel dekonfliksi" baru bersama Lebanon serta mediator Pakistan dan Qatar untuk memastikan gencatan senjata dapat dipertahankan.
Sumber-sumber Israel menilai perjanjian baru ini mengikis kesepahaman yang sebelumnya dicapai antara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Presiden Joe Biden pada November 2024. Di bawah kesepakatan lama, Israel masih mempertahankan hak untuk bertindak terhadap ancaman dari Hizbullah. Kini, kebebasan bertindak Israel tampaknya hanya terbatas pada ancaman yang bersifat akan terjadi, bukan yang sudah muncul.
Perbedaan mendasar lainnya terletak pada mekanisme pemantauan gencatan senjata. Jika sebelumnya Israel berpartisipasi langsung bersama AS, Prancis, dan Lebanon, dalam format baru ini Israel tidak menjadi peserta sementara Iran justru terlibat langsung.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa soal nuklir dalam perjanjian AS-Iran memang mengkhawatirkan Netanyahu. Namun, porsi Lebanon dinilai lebih mengemuka. Sumber yang dekat dengan elit Israel menyebut Netanyahu telah meminta Ron Dermer, mantan menteri kabinet yang meninggalkan pemerintahan beberapa bulan lalu, untuk memanfaatkan jaringannya dengan tim Trump demi mempengaruhi jalannya negosiasi AS-Iran terkait Lebanon.
Dinamika ini diyakini memiliki implikasi politik domestik yang signifikan bagi Netanyahu menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung Oktober nanti.
