Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menjalin komunikasi informal dengan para pemimpin oposisi Israel. Langkah tersebut diambil menyusul munculnya spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Tel Aviv akhir-akhir ini.

Laporan media lokal Israel, Channel 12, seperti dikutip Middle East Monitor, mengungkapkan bahwa para pejabat administrasi Trump memandang adanya peluang pergantian kepemimpinan di Israel. Perspektif ini mendorong dilakukannya pendekatan tidak resmi terhadap sejumlah tokoh oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Naftali Bennett yang kini memimpin Partai Together, serta Gadi Eisenkot dari Partai Yashar.

Channel 12 melaporkan bahwa pihak Washington telah menyampaikan keprihatinan terkait dominasi kelompok garis keras dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Pejabat-pejabat AS dikatakan berupaya membangun basis dukungan politik alternatif menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung Oktober tahun ini. Langkah strategis ini bertujuan memanfaatkan peluang politik di tengah krisis kepercayaan dengan pemerintah Israel saat ini.

Ketegangan antara kedua negara belakangan ini mencuat terkait perbedaan pandangan mengenai kesepakatan damai dengan Iran serta operasi militer Israel di Lebanon yang menargetkan kelompok Hizbullah. Pemerintahan Trump diketahui memandang perlunya membangun mekanisme kepercayaan informal baru dengan Israel, meskipun presiden AS sendiri belum memberikan dukungan eksplisit kepada politisi mana pun.

Survei yang dipublikasikan oleh surat kabar Israel, Maariv, pada Jumat (19/6) waktu setempat menunjukkan dinamika politik yang menarik. Jika pemilu digelar pada hari ini, oposisi diprediksi mampu membentuk pemerintahan baru dengan meraih 61 kursi di parlemen Knesset, dibandingkan 49 kursi yang diperoleh koalisi Netanyahu. Partai-partai Arab di Israel diproyeksikan meraih 10 kursi dalam pemilu mendatang.

Kekhawatiran Washington terhadap faksi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu memiliki landasan yang jelas. Koalisi pemerintahan yang berkuasa sejak Desember 2022 terdiri dari lima partai politik: Likud, Shas, Otzma Yehudit, Partai Zionis Religius, dan Partai Harapan Baru. Formasi ini secara luas dinilai sebagai pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.

Partai Otzma Yehudit atau Kekuatan Yahudi, yang dipimpin Itamar Ben-Gvir, merupakan salah satu elemen yang menuai kontroversi. Ben-Gvir yang kini menjabat Menteri Keamanan Nasional pernah dihukum dalam kasus penghasutan rasisme dan dukungan terhadap organisasi teroris. Berbagai pernyataannya yang provokatif telah memicu kecaman dari komunitas internasional.

Sementara itu, Partai Zionis Religius di bawah pimpinan Bezalel Smotrich juga menjadi sorotan. Smotrich yang menjabat Menteri Keuangan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencaplok Tepi Barat. Ia juga mengawasi Administrasi Sipil yang mengatur pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina serta mengendalikan berbagai aspek kehidupan warga Palestina di kawasan tersebut.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait laporan kontak informal tersebut. Perkembangan ini menambah kompleksitas dinamika politik Israel menjelang pemilihan umum yang semakin dekat.