Teheran mengambil sikap tegas terkait akses pengawasan nuklir internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa pemeriksa dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak akan diberikan akses ke situs-situs nuklir utama yang hancur akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada tahun lalu.

"Kami belum mengadakan pertemuan dengan direktur jenderal IAEA, dan kami juga tidak memiliki rencana agar badan tersebut memeriksa fasilitas nuklir Iran yang rusak akibat agresi militer AS dan Zionis," tegas Baghaei seperti dikutip AFP, Selasa (23/6/2026).

Pernyataan ini muncul sebagai sanggahan langsung terhadap klaim Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance. Dalam postingan di Truth Social pada Senin (22/6), Trump menyatakan bahwa Iran akan menerima inspeksi senjata sebagai bagian dari upaya memastikan "kejujuran nuklir" di masa depan. Vance juga mengklaim adanya "tonggak penting" berupa persetujuan Iran untuk mengizinkan kembali pemeriksa nuklir PBB ke wilayahnya.

Vance menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Iran mengizinkan pemeriksa senjata dan nuklir masuk ke negara itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan seusai pembicaraan dengan pejabat Iran di Swiss, yang dimediasi Pakistan dan Qatar.

Namun Iran dengan tegas membantah telah membuat komitmen baru mengenai program nuklirnya. Kantor berita Fars yang mengutip sumber Teheran menyebut klaim Vance sebagai pernyataan "palsu" dan menegaskan tidak ada pembahasan mengenai kembalinya pemeriksa IAEA selama perundingan di Swiss.