Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan menerjunkan tim investigasi ke Pekanbaru. Tindakan ini merupakan respons atas pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi tersebut.
\nAtas perintah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Inspektur Jenderal Mahendra Jaya memimpin tim khusus yang terdiri dari berbagai unit kerja di Kemendagri. Misi mereka adalah melakukan klarifikasi langsung dan mendalam terkait klaim yang sempat menjadi perbincangan publik itu.
\nTim yang terdiri dari Inspektorat Khusus, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi itu langsung bekerja di lapangan. Mereka memeriksa dan meminta penjelasan dari sejumlah pejabat utama Pemerintah Provinsi Riau.
\n"Pak Menteri Dalam Negeri memerintahkan saya untuk turun ke lapangan melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi," ujar Irjen Mahendra Jaya di Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan kepada Plt Gubernur sendiri, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, hingga pejabat dinas terkait seperti Kominfo, Kelautan dan Perikanan, serta Pendidikan.
\nDari serangkaian pemeriksaan itu, tim Kemendagri menyimpulkan bahwa Program MBG bukanlah penyebab utama kondisi penerimaan daerah. Sebaliknya, ditemukan sejumlah persoalan teknis dan administratif yang menjadi fokus perhatian.
\nSalah satu temuan signifikan yang disampaikan Irjen Mahendra adalah terkait target realisasi pembangunan kantin sekolah untuk Tahun Anggaran 2026 yang belum berjalan optimal. Temuan ini menggeser fokus dari narasi dampak program nasional ke kinerja penyerapan anggaran dan perencanaan daerah secara spesifik.
", "category": "Politik" }