Ketegangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kembali mencuat setelah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai posisi partai di luar pemerintahan.
Deddy menilai pernyataan AHY yang mengingatkan agar kritik dari luar pemerintahan tetap konstruktif tidak seharusnya diarahkan dengan nada menyudutkan. Ia meminta AHY tidak membangun kesan seolah-olah PDIP menjadi pihak yang memprovokasi situasi politik, termasuk terkait aksi demonstrasi.
“Bahkan seorang menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut,” kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6), merespons pernyataan AHY sehari sebelumnya.
Sebelumnya, AHY berbicara mengenai posisi PDIP di DPR pada Senin (22/6). Ia menyatakan menghormati sikap politik setiap partai, termasuk bila memilih berada di luar pemerintahan. Menurut AHY, setiap partai memiliki agenda dan kepentingan politik, tetapi kepentingan nasional harus tetap ditempatkan di atas kepentingan partisan.
AHY juga menyinggung pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia mengatakan, ketika menjadi bagian dari koalisi pemerintah, partai politik berkewajiban menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, saat berada di luar pemerintahan, kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara membangun dan disertai solusi.
Dalam pandangan AHY, mekanisme pengawasan dan keseimbangan merupakan bagian penting dalam demokrasi. Ia juga menitipkan pesan kepada Fraksi Demokrat di DPR agar tetap mengawal proses politik dengan semangat positif.
Menanggapi hal itu, Deddy menyebut PDIP kerap dijadikan sasaran tudingan saat terjadi dinamika sosial dan politik. Ia mencontohkan tuduhan pada 2025 yang menyebut PDIP sebagai dalang demonstrasi. Menurutnya, tudingan tersebut tidak pernah terbukti karena tidak ada kader atau pihak terkait PDIP yang diproses hukum.
Deddy mengatakan pola serupa kembali muncul pada 2026, termasuk tudingan terhadap kader PDIP Andi Widjajanto. Ia menilai tuduhan semacam itu lebih banyak berangkat dari asumsi politik ketimbang fakta hukum.
Menurut Deddy, partai yang berada di luar pemerintahan memang mudah dijadikan pihak yang disalahkan. Ia menduga ramainya sorotan terhadap posisi PDIP justru berkaitan dengan dinamika dan ketidakpuasan di internal partai-partai pendukung pemerintah.
“Saya melihat kemungkinan besar ini ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, atau mungkin ingin mendapat perhatian lebih dari presiden,” ujar Deddy.
Ia menegaskan PDIP tidak gentar menghadapi berbagai tuduhan politik. Deddy menilai sentimen publik justru dapat berubah positif ketika masyarakat melihat bahwa aspirasi mahasiswa merupakan suara yang lahir dari keresahan nyata, bukan hasil rekayasa politik.
Deddy juga menolak anggapan bahwa demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dapat diorkestrasi oleh satu partai politik. Menurutnya, aksi yang berlangsung luas menunjukkan adanya aspirasi yang tumbuh secara organik di kalangan mahasiswa.
Karena itu, Deddy meminta partai-partai koalisi pemerintah lebih serius mendengarkan tuntutan mahasiswa, bukan mengalihkan isu dengan menyalahkan PDIP. Ia menyebut aspirasi publik seharusnya dijawab dengan kebijakan dan evaluasi, bukan dengan mencari kambing hitam.
