Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran serius terkap anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Dalam sambutan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menuturkan, secara logika sederhana, pertumbuhan ekonomi 5% per tahun selama tujuh tahun seharusnya menambah kekayaan negara hingga 35%. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan ekspektasi tersebut.
"Saya merasa ditohok waktu saya jadi presiden. Data muncul katakanlah dua bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya setelah tujuh tahun tumbuh 5%, masak penduduk miskin bertambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, fenomena ini juga berdampak pada kelas menengah yang justru mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat, bukan tersebar secara merata.
"Katanya negara tambah kaya 35%, kok rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang? Berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita," tegas Prabowo.
Presiden menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang berjalan. Ia berpendapat bahwa jika angka kemiskinan meningkat dan kelas menengah menyusut, maka indikator pertumbuhan ekonomi selama ini perlu dipertanyakan validasinya dalam konteks kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
