Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menjelaskan mengapa pemerintah belum mampu menaikkan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) secara signifikan. Dalam pandangannya, akar persoalan terletak pada masifnya kebocoran anggaran negara serta mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai praktik yang merugikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sebuah forum di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6). Di hadapan para tokoh Nahdlatul Ulama, ia menekankan pentingnya masyarakat memahami mengapa anggaran negara selalu terasa kurang untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," tegas Prabowo.
Kepala negara kemudian memaparkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya membukukan keuntungan sebesar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun selama 22 tahun terakhir dari aktivitas perdagangan global. Ironisnya, dalam kurun waktu yang sama, arus dana keluar dari Indonesia tercatat mencapai US$343 miliar.
"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," ungkap Prabowo.
Salah satu modus utama yang menjadi sumber kebocoran, menurut Prabowo, adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan di bawah angka sebenarnya. Dalam skema ini, pelaku usaha melaporkan volume atau nilai ekspor yang jauh lebih rendah dari realisasinya sehingga penerimaan negara ikut tergerus secara masif.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo menggambarkan bagaimana praktik tersebut merugikan keuangan negara.
Berdasarkan kalkulasi yang disajikannya, akumulasi kerugian Indonesia akibat praktik curang tersebut mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama rentang waktu 34 tahun. Angka fantastis ini menunjukkan betapa besarnya potensi kekayaan negara yang hilang tanpa memberikan manfaat bagi pembangunan dalam negeri.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa para ahli ekonomi memperkirakan kebocoran yang masih terjadi hingga saat ini mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.683 triliun. Angka ini bahkan melampaui total belanja negara dalam APBN di beberapa tahun sebelumnya.
"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," tegasnya, mengisyaratkan adanya langkah-langkah konkret yang tengah disiapkan pemerintah untuk menambal berbagai celah kebocoran ekonomi tersebut.
Perlu dicatat, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026, belum ada kebijakan baru yang secara nyata merealisasikan kenaikan gaji bagi guru maupun PNS. Pernyataan Prabowo ini setidaknya memberikan gambaran kepada publik mengenai tantangan fiskal yang dihadapi negara dalam upaya menyejahterakan aparaturnya.
