Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Pernyataan itu disampaikan di tengah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Tel Aviv telah menyetujui penghentian sementara permusuhan dengan Lebanon.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel, KAN, pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan bahwa Israel tidak semestinya menerima kesepakatan apa pun yang menghentikan operasi militernya di Lebanon. Ia bahkan menyebut negara Arab tersebut seharusnya menjadi “arena bermain” bagi Israel.
Ben Gvir juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar menyampaikan langsung sikap penolakan itu kepada Trump. Menurutnya, meski Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait operasi di Lebanon harus tetap ditentukan berdasarkan kepentingan Tel Aviv.
“Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kami perlu mengatakan kepadanya bahwa kami tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon,” kata Ben Gvir, sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Pernyataan Ben Gvir berseberangan dengan keterangan Trump sebelumnya. Pada Jumat (19/6), Trump mengatakan kepada NBC News melalui sambungan telepon bahwa Israel telah sepakat untuk kembali menjalankan gencatan senjata dengan Lebanon. Ia mengaku telah berbicara dengan pihak Tel Aviv dan meminta mereka menerima kesepakatan tersebut.
Trump menyebut perkembangan itu sebagai hal positif, namun tidak menjelaskan apakah pembicaraan tersebut dilakukan langsung dengan Netanyahu. Di sisi lain, seorang sumber resmi dari kelompok Hizbullah juga menyampaikan kepada NBC News bahwa pihaknya akan mematuhi gencatan senjata. Namun, sumber itu menuding Israel masih melancarkan serangan dan berupaya bergerak lebih jauh ke wilayah Lebanon.
Penolakan Ben Gvir muncul ketika dinamika politik internal Israel tengah memanas, terutama setelah adanya nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Washington dan Teheran disebut telah menandatangani kesepakatan damai sementara, sambil melanjutkan pembahasan menuju perjanjian akhir dalam kurun 60 hari ke depan.
Sejumlah kalangan di Israel mengkritik kesepakatan AS-Iran tersebut karena dinilai tidak mengakomodasi kekhawatiran utama Tel Aviv. Program rudal Iran serta relasi Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya disebut tidak menjadi bagian penting dalam kesepakatan itu.
Pemimpin partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, menilai Israel harus mengambil langkah berdasarkan kepentingan keamanan nasionalnya sendiri. Ia menyatakan keputusan Tel Aviv tidak boleh ditentukan oleh pertimbangan ekonomi global, termasuk harga bahan bakar di pasar dunia.
Sejak 2 Maret, serangan Israel di Lebanon dilaporkan telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Israel juga masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, baik area yang telah dikuasai selama puluhan tahun maupun wilayah yang direbut dalam perang 2023-2024.
