Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantera dan BP BUMN mengambil langkah strategis mentransformasi sektor logistik kepemilikan negara. Rencana konsolidasi ini akan menghimpun seluruh entitas logistik BUMN ke bawah naungan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai holding utama.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari empat pilar utama manajemen portofolio Danantara Aset Manajemen (DAM). Program ini telah tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan ditetapkan sebagai prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Saat ini, terdapat sekitar 15 entitas logistik BUMN yang beroperasi secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini menciptakan fragmentasi bisnis, duplikasi fungsi operasional, serta keterbatasan skala usaha. Akibatnya, pangsa pasar BUMN di industri logistik nasional stagnan di bawah 3%, padahal aset dan jaringan telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Karena mereka beroperasi sendiri-sendiri, skala usahanya sangat terbatas. Dari nilai pasar logistik Rp3.000 triliun, perusahaan-perusahaan ini hanya mengambil kurang dari 3%. Angka ini sangat kecil," ujar Daud dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia menambahkan bahwa tumpang tindih bisnis juga menjadi permasalahan serius. Sejumlah perusahaan mengoperasikan rute yang sama, bersaing memperebutkan pelanggan identik, dan tidak mampu saling mengisi kapasitas ketika terjadi ketidakseimbangan muatan antara perjalanan berangkat dan pulang.

Industri logistik nasional sendiri menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan kenaikan rata-rata 6% per tahun, khususnya pada sektor freight forwarding dan pergudangan. Nilai pasar logistik tercatat Rp2.800 triliun pada 2022, kemudian naik menjadi Rp2.913 triliun di 2023 dan Rp3.048 triliun pada 2024. Proyeksi menunjukkan angka akan mencapai Rp3.190 triliun pada 2025, Rp3.372 triliun di 2026, dan diperkirakan menyentuh Rp3.617 triliun pada 2027.

Pada tahap pertama yang dimulai 1 Juli 2026, tujuh perusahaan logistik BUMN akan bergabung ke PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Ketujuh entitas tersebut adalah PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik dari Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) dari Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa, PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) dari Krakatau Steel.

Struktur kepemilikan saham pada fase awal terdiri atas 73% di tangan Pelindo, 9% milik Pos Indonesia, dan sisanya 17% dimiliki lima perusahaan lainnya. Memasuki 2027, seluruh saham akan sepenuhnya berada di bawah Pos Indonesia.

Fase kedua konsolidasi akan melibatkan perusahaan berbasis cargo owner, yakni PT Semen Indonesia Logistik (Silog) yang menangani distribusi semen nasional dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk distribusi pupuk serta produk turunannya. Dengan demikian, total sembilan BUMN logistik akan tergabung dalam satu holding.

Daud menegaskan bahwa konsolidasi ini akan memperluas sinergi jaringan distribusi. Perusahaan yang sebelumnya hanya kuat di wilayah tertentu dapat memanfaatkan jaringan mitra untuk menjangkau area yang lebih luas. Jumlah titik layanan yang saat ini kumulatif 78 lokasi diproyeksikan bertambah menjadi 150 hingga 160 titik.

Langkah ini juga berpotensi menekan biaya logistik nasional secara signifikan. Selama ini, setiap mata rantai distribusi dikelola perusahaan berbeda yang masing-masing mengambil margin keuntungan terpisah. Setelah tergabung dalam satu entitas, profit margin menjadi tunggal sehingga dapat memangkas duplikasi dan menurunkan biaya keseluruhan.

"Dari pendapatan gabungan sekitar Rp2,38 triliun, proyeksi keuntungan tahun ini diperkirakan mencapai Rp100 miliar," pungkas Daud.